Jakarta-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufiqurrakhman, bersama pimpinan tinggi pratama lainnya menghadiri kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 Kemenkumham yang berlangsung pada Senin (16/12/2024).
Acara ini bertempat di Auditorium Prof. H. Muladi, Poltek PIN, Tangerang, mengusung tema “Membangun Sinergi untuk Indonesia Emas 2045: Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan sebagai Pilar Pembangunan Nasional.”
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan menyusun strategi peningkatan kinerja tahun 2025 sesuai visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam acara tersebut, empat menteri hadir langsung, yaitu Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai; serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto.
Transformasi Digital dan Sinergi Lintas Kementerian
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa pada tahun 2025, seluruh pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham akan berbasis digital. Transformasi ini bertujuan memberikan pelayanan prima dan menjadi pelopor keterbukaan informasi publik.
“Transformasi ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan sinergi di antara kementerian terkait, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Supratman.
Ia menambahkan, tahun 2025 harus menjadi momentum bagi perbaikan sistem hukum yang lebih inklusif dan inovatif, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Dukungan untuk Visi Indonesia Emas 2045
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa stabilitas hukum, kesinambungan pembangunan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tiga fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kementerian di bawah koordinasi kami memegang peran strategis dalam menciptakan stabilitas hukum. Peraturan yang berkualitas dan perlindungan HAM yang adil menjadi prioritas utama demi mendukung pembangunan nasional,” kata Yusril.
Pencapaian Kanwil Kemenkumham Sulsel
Di sisi lain, Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Taufiqurrakhman, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan dalam refleksi akhir tahun ini.
Ia juga mengungkapkan rasa bangga atas capaian tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayahnya yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu:
1. Lapas Kelas I Makassar,
2. Rutan Kelas IIB Watansoppeng, dan
3. Rutan Kelas IIB Jeneponto.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang unggul serta sinergi lintas sektor, demi mendukung visi besar Indonesia Emas 2045,” ujar Taufiqurrakhman. (Sal)
