Jakarta-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Pamuji Raharja, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat, menghadiri acara Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan (BSK) tahun 2024.
Kegiatan yang digelar di Ballroom JS Luwansa pada Selasa (3/12/2023) ini mengusung tema Evaluasi Kinerja BSK Hukum guna Meningkatkan Kualitas Kebijakan Berbasis Bukti untuk Mendukung Asta Cita. Acara tersebut dibuka langsung oleh Menteri Hukum Supratman I, serta dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej pimpinan tinggi unit pusat, dan para kepala kantor wilayah.
Dalam laporannya, Kepala BSK Andry Indrady menyampaikan bahwa Kementerian Hukum memiliki tugas strategis terkait Asta Cita ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas BSK sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024.
Ia juga melaporkan peningkatan kualitas empat mandat utama BSK, yaitu:
1. Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.
3. Penilaian Survei SPAK-SPKP.
4. Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan.
Tujuan utama kegiatan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja BSK, baik di tingkat pusat maupun di wilayah, sehingga dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan peluang yang ada. Hal ini bertujuan menciptakan kebijakan berbasis data yang lebih berkualitas.
Menteri Hukum Supratman dalam sambutannya menegaskan pentingnya hasil evaluasi kebijakan yang riil dan berdasarkan data, bukan sekadar menyenangkan pimpinan. “Hasil analisis strategi kebijakan harus memberikan kontribusi nyata dalam menjadikan kementerian lebih baik, sehingga mampu mendukung Indonesia maju dan berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan reformasi hukum yang ditandai dengan hiperegulasi. Berdasarkan data Bappenas, terdapat 5.267 peraturan menteri yang diterbitkan sepanjang 2019-2023, di mana Kemenkumham menyumbang 3,2% dari total tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan strategis perlu dikaji lebih mendalam oleh BSK.
Pada kesempatan tersebut, BSK memberikan penghargaan kepada kantor wilayah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program di wilayah. Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat meraih penghargaan Terbaik II dalam kategori Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024.
Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Pamuji Raharja, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim yang terlibat. “Semoga di tahun-tahun mendatang, Kantor Wilayah Sulawesi Barat dapat terus meningkatkan performa dan menorehkan lebih banyak prestasi,” ujar Kakanwil di bawah kepemimpinan Menteri Hukum Supratman. (Sal)
