Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Hotel, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
Menurut Jokowi, peluncuran digitalisasi layanan perizinan untuk penyelenggaraan event, agar dapat memotong birokrasi yang selama ini terlalu rumit.
“Harapan saya bukan hanya website layanan saja, tetapi betul-betul kemudahan pengurusan. Betul-betul memberikan kepastian jauh hari sebelumnya. Betul-betul memotong birokrasi kita, sehingga akan muncul cost yang lebih murah, terbuka, dan transparan,” kata Jokowi.
Jokowi menilai penyelenggaraan event di Indonesia sangat dibutuhkan untuk mendongkrak tourism yang berujung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kita tahu di travel and tourism development index, Indonesia naik peringkat dari 32 menjadi ke-22. Namun, kita masih tertinggal dan kalah dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan kita kalah juga dari Vietnam. Meskipun naik, tetapi kita hanya di urutan ke-5 ASEAN,” ucapnya.
Ia menambahkan objek pariwisata Indonesia lebih bagus kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
“Maka, yang paling baik adalah mendatangkan wisata mancanegara dalam jumlah yang besar, dengan cara menyelenggarakan event-event internasional, baik musik, summit, meeting, dan event olahraga,” kata Jokowi.
Namun, Jokowi mengakui birokrasi penyelenggaraan event yang rumit, sehingga menekan penyelenggaraan event-event untuk mendatangkan wisatawan.
“Kalau saya jadi penyelenggara event, saya sudah lemas duluan sebelum bertanding karena mungkin banyak tambahan dana atau mungkin duit saya sudah habis duluan sebelum event terjadi. Ini fakta, karena saya tanya langsung problemnya apa. Ini sama dengan konser musik, event olahraga, serta lainnya den enggak akan jauh dari event yang saya sebut. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia,” tandas Jokowi.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menkominfo Budi Arie, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi HHarton. (Ina)
