Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memberhentikan 13 pejabat pimpinan tinggi (Pimti) madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan mengangkat 11 pejabat Pimti Kementerian Hukum.
Pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pimti Madya tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden No. 169/TPA tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian.
Berikut 13 pejabat Kemenkumham yang diberhentikan dengan hormat, yakni
1. Irjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,
2. Cahyo Rahadian Muzhar – sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak pelantikan pejabat baru,
3. Min Usihen – sebagai Direktur Jenderal M.H., Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,
4. Dr. Dhahana Putra, – sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak dilantik dalam jabatan baru
5. Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga – sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru:
6. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana – sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak pelantikan pejabat baru,
7. Y. Ambeg Paramarta, – sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian dan Hak Asasi Manusia di terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,
8. Ir. Razilu – sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,
9. Drs. Ibnu Chuldun – sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak dilantik dalam jabatan baru,
10. Lucky Agung Binarto, – sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,
11. Komjen Pol. (Purn.) Dr. Andap Budhi Revianto – sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,
12. Dr. Sucipto, – sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,
13. Dr. Asep Kurnia – sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,
Sedangkan 11 pejabat Kementerian Hukum yang diangkat oleh Presiden Prabowo yakni
1. Irjen Pol. Dr. Nico Afinta – sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.
2. Dr. Dhahana Putra, – sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.
3. Dr. Widodo – sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.
4. Ir. Razilu – sebagai Direktur Jenderai Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
5. Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga – sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
6. Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
7. Andry Indrady – sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum.
8. G.A.P. Suwardani, – sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum.
9. Komjen Pol. (Purn.) Dr. Andap Budhi Revianto – sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum.
10. Wisnu Nugroho Dewanto – sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kementerian Hukum.
11. Dr. Sucipto – sebagai Staf Ahli Bidang hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.
Keputusan yang ditetapkan di Jakarta dan diteken oleh Prabowo pada 8 November 2024 ini berlaku terhitung sejak pelantikan pejabat baru. (Sal)
