Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja atau buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada sebanyak 1.569 laporan yang masuk di Posko THR. Hal itu selama kurun waktu 20 April sampai 6 Mei 2021.
“Jumlah tersebut terdiri atas 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR,” keterangan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah diterima integritasnews.com, Sabtu (8/5/2021).
Lebih lanjut, berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021. Di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dll.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan. Antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang.
“Dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19,” jelas Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Menteri Ida Fauziyah juga mengimbau, para Gubernur, Walikota, dan Bupati diminta untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR, memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran.
“Posko THR yang telah dibentuk Kepala Daerah juga tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR,” jelasnya.
Menteri Ida Fauziyah meneruskan, sebelumnya jajaranya berkonsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR. Sekarang ini jajarannya memperkuat aspek pengawasan aturan THR.
“Dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,” ujarnya. (Juan)
