Medan-Pintu Kedatangan Internasional Bandara Kualanamu Sumatera Utara (Sumut) dan Ngurah Rai Bali, rencananya mau dibuka.
Hal ini terungkap dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait pembukaan Kedatangan Internasional di Bandara Kualanamu dan Ngurah Rai Bali, di kediaman Gubernur Sumut Jalan Karya Bakti Medan Johor, Sabtu (2/10/2021) sore.
Hadir di antaranya dalam rapat tersebut, Sekretaris Satgas Covid-19 Sumut Arsyad Lubis, Liaison Officer (LO) BNPB Pusat untuk Sumut Mayjen TNI (Purn) Darlan Harahap dan lainnya.
Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat itu menginstruksikan, pemerintah daerah yakni Provinsi Sumut dan Provinsi Bali, TNI dan Polri serta Angkasa Pura dalam mempersiapkan pembukaan kedatangan Wisman (wisatawan mancanegara) di dua bandara tersebut, yang diwacanakan pada Oktober ini.
“Kita harus mempersiapkan dengan matang pembukaan kedatangan internasional ini. Dan kita harus melihat kondisinya juga, kalau masih meningkat angka Covid-19 ini, saya rasa tidak bisa kita laksanakan pada bulan ini,” ucap Luhut.
Kesiapan itu yakni, pihak Imigrasi diminta mendata segala administrasi kunjungan WNA dan WNI, TNI dan Polri dalam hal pengamanan dan isolasi terpusat, serta pemerintah daerah dan Angkasa Pura dalam hal tes dan tracing.
Luhut juga memastikan kesiapan Pemda pada efek yang akan terjadi nantinya bila pelonggaran ini dilaksanakan. Hal ini terlihat dari data penerbangan di Bandara Soekarno Hatta yang sudah dibuka dua minggu lalu yang mengalami peningkatan pada kurva Covid-19 di DKI Jakarta.
“Makanya itu saya minta dipersiapkan dengan baik terutama dari aspek kapasitas tes di bandara, serta antisipasi kerumunan di Bandara nantinya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut untuk mempersiapkan seluruhnya, termasuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri.
“Untuk semuanya saya meminta ini semua untuk mempersiapkan segala arahan dan instruksi pusat dengan sebaiknya, dan berkoordinasi dengan Pangdam serta Kapolda Sumut,” ucap Edy Rahmayadi.
Sebelumnya, Edy Rahmayadi juga menyampaikan kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengenai tagihan piutang insentif tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2020 yang belum dibayar oleh Kemenkes RI. Menurut Edy Rahmayadi hal ini perlu untuk diselesaikan dengan segera, agar tidak ada teguran kembali dari pihak BPK untuk Pemprov Sumut.
“Perlu kami laporkan Pak Luhut, mengenai tagihan piutang insentif Nakes tahun 2020 sebesar Rp15 miliar yang belum dibayarkan Kemenkes. Kami minta ini diprioritaskan Pak dan jangan terlalu lama yang nantinya akan menjadi teguran kembali oleh BPK,” katanya. (Mursal)
