Ternate-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) resmi mengalami pergantian pimpinan.
Pergantian tersebut ditandai dengan upacara serah terima jabatan yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Ibnu Chuldun, di Aula Gamalama Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Senin (2/9/2024).
Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara sebelumnya, Ignatius Purwanto, mendapat promosi sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM Kemenkumham. Posisi yang ditinggalkan oleh Purwanto kini diisi oleh Andi Taletting Langi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.
“Rotasi, mutasi, dan promosi adalah langkah strategis yang dilakukan untuk menciptakan institusi yang agile dan adaptif, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi,” ujar Ibnu.
Ibnu juga menyampaikan amanah dari Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan apresiasi atas prestasi dan capaian kinerja yang telah diraih oleh pejabat sebelumnya selama memimpin.
Berbagai penghargaan telah diraih Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, termasuk keberhasilan dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mencapai status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo dan Rutan Kelas IIB Ternate.
“Keberhasilan ini tidak hanya berkat kinerja pegawai Kemenkumham, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan media,” tambah Ibnu.
Ia juga memberikan arahan kepada pejabat baru untuk melanjutkan capaian kinerja dan program-program yang telah ada, serta terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga sinergi demi kemajuan Maluku Utara.
Selain itu, Ibnu turut menyampaikan pesan dari Menteri Hukum dan HAM kepada jajaran pimpinan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, kepala UPT, dan seluruh jajaran, agar menghindari keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba dan perjudian.
Di akhir sambutannya, Ibnu mendorong agar capaian kinerja dan prestasi dalam pelaksanaan tugas terus ditingkatkan, terutama dalam upaya mendorong reformasi birokrasi yang berdampak positif bagi masyarakat. (Sal)
