Sorong—Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat menggelar pembinaan target kinerja dan penguatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (18/3/2021).
Dua narasumber dihadirkan memberikan pembinaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Transformasi Digital, Fajar Lase dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohammad Lakotani.
Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital, Fajar Lase menyampaikan, bahwa Kepala Satuan Kerja wajib memahami terkait 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi. Khususnya 6 area faktor pengungkit dalam lembar kerja evaluasi WBK dan WBBM.
“Mulai dari area perubahan yang berbicara tentang perubahan mindset dan culture set, penataan SDM Aparatur, penataan tata laksana tentang pembaharuan SOP, penguatan akuntabilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan, penguatan pengawasan, dan akhirnya peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya di aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong.
Menurut Fajar Lase, satuan kerja membuat mitigasi risiko melalui inovasi. Satuan kerja diharapkan juga mampu memetakan potensi pelanggaran-pelanggaran terjadi.
“Berupa aplikasi atau SOP yang mumpuni dan memberi dampak besar bagi masyarakat,” imbaunya, kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diikuti secara virtual.
Satuan kerja juga tidak boleh mengecilkan peranan humas dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Melainkan, satuan kerja memberikan perhatian khusus agar berita yang bernilai positif dari satuan kerja.
“Dapat dikapitalisasi dan menjadi trending topic di media sosial,” ujar Staf Khusus Menkumham Bidang Transformasi Digital, Fajar Lase melanjutkan.
Selain itu, juga diperlukan arahan dari pimpinan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara. Untuk mendorong jajarannya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya yakin dan percaya pak Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat juga memberikan contoh menjadi role model,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohammad Lakotani menyampaikan, bahwa sungguh sangat penting bagi setiap aparatur sipil negara dalam memerangi korupsi.
Aparatur sipil negara terus berkomitmen menjaga integritas dengan melaksanakan reformasi birokrasi, yang menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang baik.
“Bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM bagian tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk terselenggaranya good governance,” imbau Lakotani.
Mohammad Lakotani meneruskan, bahwa inovasi dalam pemberian pelayanan publik juga merupakan salah satu faktor penting meraih predikat WBK dan WBBM.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara dalam laporannya menyampaikan, bahwa progres pelaksanan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Papua Barat beserta jajarannya.
Salah satunya terkait pelaksanaan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada 2021 ini.
“Yang mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Daerah Papua Barat,” ungkapnya. (Citra)
