Depok-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM unit kerja Kemenkumham, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV. Upaya mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis, sedari pada 5-11 Desember 2021.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharief Hiariej, menuturkan bahwa pemimpin dalam mengatur jajarannya harus memiliki beberapa faktor untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kompetensi jajarannya.
“Trust dan respect,” ujarnya saat memberikan sambutan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV, di Auditorium BPSDM Hukum dan HAM, Sabtu (11/12/2021).
Edward Omar menambahkan, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berkinerja juga harus menerapkan beberapa hal dalam pekerjaaannya. Biar ebih gesit dan lentur menghadapi perubahan yang begitu cepat di tengah kondisi pandemi ini.
“Antara lain, think loud, create opportunities, care, dan communication,” tambahnya lagi.
Lebih lanjut, pemerintah saat ini mengembangkan kompetensi dan keahlian aparatur pemerintah untuk terbentuknya sumber daya manusia yang unggul. Maka perlu upaya terstruktur, sistematis, dan masif di bawah kepemimpinan strategis.
Tak muluk-muluk, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan di Indonesia.
BPSDM Hukum dan HAM juga menyigi beberapa permasalahan pemimpin nasional pada tataran empirik di lapangan. BPSDM Hukum dan HAM menemukan sejumlah permasalahan menjadi tantangan pemimpin nasional saat ini.
Yakni krisis kepercayaan, konflik kepentingan, kurangnya sinergitas antara Pemimpin Nasional di Pusat dan Daerah, dan tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal.
Peserta Berasal Kementerian atau Lembaga Pemerintahan
Sebelumnya, dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV ini BPSDM Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga lainnya.
Kasubbag Humas dan Protokol BPSDM Kemenkumham, Sopi Ahyar, mengungkapkan semisal Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina penyelenggaraan pendidikan.
Juga pelatihan Sumber Daya Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah sebagai penjamin mutu.
Adapun sebanyak 59 orang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional ini dari beragama kementerian atau lembaga. Di antaranya dari Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 45 orang, POLRI 8 orang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1 orang.
Kemudian sebanyak 1 orang mewakili Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 1 orang, Pemerintah Kota Tangerang 1 orang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan 1 orang, dan Pemerintah Kabupaten Lebak 1 orang.
Peserta Terbaik Pelatihan Kepemimpinan Nasional
BPSDM Hukum dan HAM juga mengumumkan 5 peserta terbaik dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV.
- Andry Indrady mewakili Kantor Imigrasi Kelas I Di Yogyakarta. (Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan Keimigrasian Terhadap Mahasiswa Asing Yang Terintegrasi Dengan Perguruan Tinggi Dan Tim Pengawasan Orang Asing).
- Yeti Rohaeti mewakili Pemkot Tangerang. (Peningkatan Tata Kelola Prasarana Sarana Utilitas (Psu) Yang Akuntabel Berbasis Digital Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap Pada Pemerintah Kota Tangerang).
- Chusni Thamrin mewakili BPSDM Hukum dan HAM. (Strategi Sistem Manajemen Keamanan Siber (Cyber Security Management System Strategy) Melalui Tanggap Insiden Keamanan Siber (Tandem-Siber) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Rusito mewakili Pemkab Lebak. (Strategi Penigkatan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Melalui Pembenahan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lebak).
- Andi Taletting Langi mewakili Kanwil Kemenkumham Banten. (Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Provinsi Banten). (Martin)
