Mamuju-Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Pamuji Raharja, menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengenai penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk periode 2024-2025 di Graha Sandeq, Jumat (1/11/2024).
Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Andi Darmawangsa. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum di wilayah Sulawesi Barat, serta membangun kerangka kerja yang kokoh untuk penanganan hukum yang lebih efektif dan efisien.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Andi Darmawangsa, menyampaikan bahwa kerja sama ini akan membuka ruang sinergi dan kolaborasi antara kedua pihak dalam penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Dengan adanya MoU ini, diharapkan dapat terjalin sinergitas dan kolaborasi dalam penanganan permasalahan hukum yang melibatkan Pemprov Sulbar dan Kejati Sulbar,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, menyambut baik kesepakatan ini dan berharap agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan semakin baik pada tahun 2025 mendatang. Ia juga menekankan bahwa kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja, mengapresiasi pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Kejati Sulbar dan Pemerintah Provinsi Sulbar sebagai langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Sulawesi Barat, Kapolda Sulawesi Barat, kepala instansi vertikal, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (Sal)
