Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli Siregar menyebut Operasi Tangkap Tangan melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan pengurusan promosi jabatan pada perangkat desa atau camat pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur.
“Sejak akhir Maret 2021 KPK menerima laporan adanya dugaaa penerimaan hadiah atau janji. Yang terkait pengisi jabatan dengan pengisian jabatan perangkat desa dan camat pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur,” ungkapnya saat jumpa pers di KPK, Senin (10/5/2021).
Lebih lanjut, KPK menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut sekaligus berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
Menurut Lili Pintauli Siregar, Bareskrim Mabes Polri juga menerima laporan pengaduan masyarakat yang sama. Atas penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan pengurusan promosi jabatan perangkat desa atau camat pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur.
“Untuk menghindari tumpang tindih laporan pengaduan masyarakat ini. Maka dilakukan koordinasi KPK dengan Bareskrim Mabes Polri ada sebanyak 4 kali. Dan bersepakat bahwa akan dilakukan kerja sama menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud,” jelasnya.
“Mulai dari pengumpulan bahan keterangan maupun pada kegiatan penyelidikan,” tambahnya lagi.
Penyelesaian penanganan ini oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Penyelidikan ini dilakukan sejak pada sekitar April 2021.
Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman pada Minggu 9 Mei 2021.
Tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat jajaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur.
“Selanjutnya, tim mengamankan 4 orang camat pada wilayah Kabupaten Nganjuk beserta dengan barang bukti uang. Saat tim gabungan meminta keterangan camat. Maka fakta dugaan penerimaan sejumlah uang itu terkumpul atas arahan Bupati Nganjuk,” ungkapnya.
“Tim gabungan juga menemukan fakta ada beberapa dugaan para camat juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Kemudian tim gabungan mengamankan Bupati Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya lagi.
Sinergi Antar Penegak Hukum
OTT berujung melibatkan melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman. Hasil sinergi antar aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Perkara ini tentu menjadi pengingat sekaligus juga peringatan kepada seluruh Kepala Daerah yang merupakan penanggungjawab anggaran di daerahnya. Untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas,” ucap Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menjelaskan.
“Sebab KPK dan Polri akan tetap berkomitmen bersinergi memberantas korupsi hingga ke akarnya. Hingga negeri ini bebas dari korupsi,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menegaskan, bahwa Polri berkomitmen bekerja sama dengan KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi. Dalam kasus Bupati Nganjuk informasi Porli terima sama dengan KPK.
“Jajaran kepolisian dan KPK sumber informasinya sama di kejadian wilayah. Dan melalui tahapan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran KPK. Sehingga penanganan operasi tangkap tangan tindakan jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk,” ucap Komjen Agus. (Juan)
