Ternate-Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di lingkungan Kanwil Maluku Utara (Malut) mendapatkan pengawasan langsung dari Ombudsman Republik Indonesia. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses seleksi berjalan transparan, adil, dan berintegritas tinggi.
Sebanyak 297 peserta mengikuti tahapan SKB yang digelar selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis (20–21/11). Tes kesehatan dan pengamatan fisik dilaksanakan di RS TNI Ternate, sementara psikotes digelar di Halmahera Meeting Room, Hotel Sahid Bela.
Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Malut, Slamet Pramoedji, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi, memimpin langsung pelaksanaan kegiatan. Ia didampingi Kabag Umum M. Kasim Umasangadji, tim panitia, dan tim dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Dalam sambutannya, Pramoedji menegaskan bahwa penerimaan CPNS Kemenkumham dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan. Semua peserta memiliki peluang yang sama, dan hasil seleksi sepenuhnya bergantung pada kemampuan individu masing-masing,” ujar Pramoedji, Rabu (20/11).
Ia juga memberikan semangat kepada para peserta untuk menjaga fokus dan kepercayaan diri selama pelaksanaan tes. “Yakin pada diri sendiri. Percaya bahwa kalian pasti bisa. Jangan lupa berdoa dan meminta restu orang tua,” tambahnya.
Pengawasan dari Ombudsman menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan integritas seleksi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi, menyampaikan apresiasinya atas pengawasan yang dilakukan. “Kehadiran Ombudsman membantu memastikan proses seleksi berjalan sesuai aturan, sehingga kita bisa menjaring putra-putri terbaik di Maluku Utara,” kata Andi.
Andi juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran, seperti penggunaan joki atau calo, yang dapat mencederai integritas pelaksanaan seleksi. “Pastikan seleksi CPNS ini berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Pramoedji pun mengingatkan bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya oleh Ombudsman, tetapi juga oleh Biro SDM dan masyarakat luas. “Setiap pelanggaran dari peserta dapat berpotensi didiskualifikasi. Jaga integritas selama mengikuti proses ini,” tutupnya.
Dengan pengawasan ketat dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan penerimaan CPNS Kemenkumham tahun ini dapat menghasilkan pegawai yang kompeten dan berintegritas sesuai kebutuhan organisasi. (Sal)
