Medan-Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengakui obat malaria dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kosong. Hal ini disebabkan dropping obat tersebut dari pusat yang tidak ada alias kosong.
“Bukan hanya dialami Sumut, tetapi juga untuk Provinsi lain se-Indonesia, karena difokuskan dikirim Kemenkes RI ke wilayah endemis tinggi seperti Papua, Papua Barat dan NTT,” ujar Kadis Kesehatan Sumut, Ismail Lubis, Senin (26/9/2022).
Untuk antisipasi sendiri, kata dia, Dinkes Prov Sumut melakukan pemberian KINA sebagai pilihan kedua atau lini kedua dengan dosis yang sudah ditetapkan Kemenkes RI.
Di sisi lain, Ismail Lubis mengaku, sebanyak 21 kabupaten/kota dari 33 wilayah di Sumut sudah menerima sertifikat eliminasi malaria dari Kemenkes RI, seperti Medan, Binjai, Tebing Tinggi, P. Siantar, P. Sidimpuan, Tanjung Balai, Sibolga, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir, Toba, Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Paluta dan Labusel.
Untuk wilayah Endemis Rendah (API < 1 per 1.000 penduduk dalam satu tahun = Annual Parasite Incidence = Angka Kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun) yaitu Labuhan Batu, Langkat, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Gunung Sitoli
“Endemis Sedang (API 1-5 per 1.000 penduduk), yaitu Asahan, Batubara dan Labura,” terangnya.
Untuk upaya yang dilakukan Dinkes Sumut dalam hal malaria yakni penguatan surveilans yang baik antara lain pelaporan sismal, SDM terlatih dan dukungan sarana prasarana, penyelidikan epidemiologi 1 2 5, pemberian kelambu berinsektisida, advokasi stakeholder dan lintas sektor terkait, re-sosialisasi dan re-edukasi kepada masyarakat tentang promotif dan preventif terkait penyakit Malaria, penyemprotan dinding rumah, membuat Surat Edaran ke 33 Kab/Kota Se-Sumut untuk mendukung percepatan Eliminasi Malaria.
“Membentuk Pokja Malaria Provinsi Sumut dan melaksanakan pelatihan petugas analis laboratorium dalam rangka peningkatan kapasitas petugas,” tandasnya. (Sal)
