Jakarta – Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya menyusul krisis beras dan ketidakpuasan publik atas penanganan pemerintah terhadap lonjakan harga beras.
Dilansir dari laman pertanian.go.id, Rabu (21/5/2025), disebutkan, Jepang saat ini tengah menghadapi krisis pasokan beras akibat gelombang panas ekstrem yang merusak hasil panen. Harga beras melonjak signifikan, dengan harga rata-rata kemasan 5 kilogram mencapai 4.268 yen atau sekitar Rp484 ribu di supermarket.
Situasi makin memanas setelah Menteri Eto melontarkan pernyataan tak sensitif dengan bergurau bahwa ia tidak pernah membeli beras, karena para pendukungnya menyumbangkan begitu banyak beras kepadanya. Pernyataan ini memicu kemarahan publik.
PM Ishiba telah menerima pengunduran diri dan menunjuk Shinjiro Koizumi sebagai pengganti untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung.
Sementara di Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang semakin kuat. Sektor pertanian, khususnya komoditas beras, mengalami peningkatan signifikan. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat mencapai rekor tertinggi, yakni 3,84 juta ton hanya dalam waktu kurang dari lima bulan.
Tak hanya itu, menurut laporan USDA Rice Outlook edisi April 2025, produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton—naik 4,8% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menempatkan Indonesia di atas negara-negara ASEAN lainnya dalam hal produksi beras. Bahkan, lonjakan produksi tahun ini telah membalikkan posisi Indonesia yang sebelumnya sempat mengimpor beras.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa persoalan pangan tidak bisa dianggap remeh karena erat kaitannya dengan ketahanan suatu bangsa.
“Kalau pangan bermasalah, negara juga bermasalah. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus terus bersinergi memastikan produksi tetap tinggi, stok terjaga, dan rakyat bisa tersenyum,” kata Mentan Amran.
Berbagai strategi telah dijalankan untuk mendongkrak produksi, mulai dari optimalisasi lahan hingga program cetak sawah sebagai investasi pangan masa depan. Kebijakan pendukung pun terus diperkuat, seperti peningkatan volume pupuk subsidi, kemudahan akses bagi petani, hingga penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) beras.
Kinerja pemerintah, termasuk di sektor pertanian, mendapatkan apresiasi publik. Survei Litbang Kompas pada 4–10 Januari 2025 menunjukkan bahwa 80,9% responden dari 38 provinsi menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Ke depan, Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat strategi menuju swasembada beras dan peningkatan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.
“Produksi kita saat ini kuat dan CBP kita yang tertinggi sepanjang sejarah. Kita optimistis target 4 juta ton cadangan beras akan segera tercapai. Insya Allah, pangan Indonesia makin kokoh dan swasembada bukan lagi sekadar mimpi,” pungkas Mentan Amran. (Sal)
