Jakarta-Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laloly menekankan pentingnya peran Kepala Desa (Kades) dan Lurah dalam penegakan hukum di Indonesia. Dirinya memaparkan di 2022 jumlah penerima bantuan Hukum diseluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 12 ribu orang dan terus meningkat setiap tahunnya. Tingkat kriminalitas yang terus meningkat memberikan gambaran bahwa Indonesia membutuhkan perhatian lebih untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib hukum.
“Kehadiran kepala desa mempunyai posisi yang sangat sentral mengurai dan menyelesaikan perkara-perkara kecil sehingga tidak sampai ke pengadilan melainkan melalui settlement dispute resolution,’ papar Yasonna dalam sambutannya di Malam Penganugerahan Paralegal Justice Award 2023, Kamis (1/6/2023).
Menurut data kajian legal Indonesia Jucical Riset Society bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2019, 60% pihak yang paling sering dipilih oleh masyarakat di pedesaan untuk menyelesaikan suastu permasalahan selain keluarga adalah kelurahan. Itulah sebabnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham memberikan apresiasi berupa Paralegal Justice Award kepada Kades dan Lurah di seluruh Indonesia yang berprestasi dan memberikan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Pararegal Justice merupakan apresiasi “Non Litigation Peacemaker” Kepada Lurah atau Kepala Desa yang telah berdedikasi sebagai aktor penting dalam mewujudkan perdamaian masyarakat di wilayahnya.
Penghargaan ini adalah hasil kerja sama Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA) dan didukung oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Transmirasi (kemendes PDTT) serta Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Sebanyak 300 lebih Kades dan Lurah dari sleuruh Indonesia berkompetisi memperebutkan penghargaan yang berlangsung sejak 26 Mei-1 Juni 2023 ini. (Ina)
