Jakarta–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, menekankan pentingnya transformasi digital pelayanan publik. Yakni untuk merespons berbagai tantangan akibat era pandemi Covid-19. Bahkan ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran.
“Kemenkumham sudah melakukan transformasi digital sepanjang tahun 2021. Bahkan ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran. Hal itu, sebagai solusi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan akibat pandemi,” ungkapnya, saat memberikan sambutan pada Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (29/12/2021).
[table id=28 /]
Menkumham Yasonna Laoly menuturkan, bahwa era pandemi ini memaksa untuk bekerja dan berpikir extra ordinary dengan menerapkan pembiasaan baru. Yaitu pola kerja new normal.
“Tujuan kita melakukan transformasi digital untuk merespons cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak Covid-19 ini. Salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat,” tuturnya.
“Transformasi digital pelayanan publik tersebut demi mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil. Agar memiliki daya saing,” tambahnya lagi.
Selain itu, Kemenkumham juga mengeluarkan inovasi aplikasi perseroan perorangan untuk memudahkan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha atau investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Kita juga melakukan perbaruan sistem pada pusat data nasional kekayaan intelektual komunal (KIK) untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” ungkapnya.
Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu juga menuturkan, tahun 2021 adalah tahun yang berat dan penuh tantangan. Kasus pegawai terpapar Covid-19 di Kementerian Hukum dan HAM pernah berada pada angka 7.720. Sebanyak 63 pegawai meninggal dunia karena Covid-19 dari angka itu.
Upaya Kemenkumham Tekan Jumlah Penyebaran Covid-19
Kemenkumham melakukan berbagai upaya menekan jumlah penyebaran Covid-19. Di antaranya dari penyemprotan desinfektan secara rutin, pemberian vitamin dan obat-obatan. Lalu memvaksinasi seluruh pegawai keluarga pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
“Berkat pertolongan Tuhan, komitmen, disiplin, serta kepedulian kita, dan pengendalian ketat yang dimulai dari imbauan hidup sehat, disiplin menerapkan protokol kesehatan, akhirnya jumlah pegawai terpapar Covid-19 dapat kita turunkan sampai hari ini hanya 2 (dua) orang pegawai yang terpapar covid, 1 orang dari unit pusat dan 1 orang dari Kantor Wilayah,” ungkap Menkumham.
Beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya, dengan otomasi digitalisasi. Sehingga meminimalisir pertemuan antarmanusia untuk cegah penularan Covid-19.
“Kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Lalu kebijakan pemberian asimilasi terhadap WBP untuk mengurangi kepadatan hunian Lapas juga kita berlakukan. Sehingga Kemenkumham mampu mengkontribusi keberhasilan pengendalian Covid-19,” tutur Yasonna.
“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021,” tambahnya. (Martin)
