Bogor – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan. Hal itu diungkapkan dalam pidatonya pada Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Sentul, Bogor (24/1/2024).
“DJBC yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector – Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ungkap Sri Mulyani.
Dirinya menghimbau seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.
Menurutnya climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.
“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” ujar Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antar unit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.
“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan. Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” tandasnya. (Ina)
