Makassar-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar menerima kunjungan dari Asep Kurnia, Staf Ahli (Sahli) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (RB), pada Rabu (28/08). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sistem birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Lapas Makassar, yang saat ini tengah berupaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Asep Kurnia disambut oleh Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Selatan, Indah Rahayuningsih, Kepala Lapas Kelas I Makassar, Teguh Pamuji, serta pejabat dan jajaran terkait di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel. Dalam sambutannya di Aula Lapas Kelas I Makassar, Asep menyampaikan apresiasi atas upaya seluruh jajaran dalam mempersiapkan dokumen pendukung, termasuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang telah mencapai nilai 85,01.
“Dari sisi dokumen, tidak ada kendala. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Lapas Kelas I Makassar. Namun yang terpenting adalah bagaimana Lapas Makassar dapat mewujudkan budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Asep.
Asep juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Lapas Makassar, namun ia mengingatkan bahwa inovasi tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Sebaiknya narasikan bahwa inovasi ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Inovasi tersebut perlu diekspos secara lebih luas, baik sebelum maupun sesudah penerapannya,” tambah Asep.
Selain itu, Asep menekankan pentingnya mengumpulkan testimoni dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain yang telah mereplikasi inovasi dari Lapas Makassar, baik dalam bentuk surat maupun video, sebagai syarat untuk menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat, Asep meminta agar setiap pengaduan yang masuk segera ditanggapi, tanpa menunggu lebih dari tiga hari. “Meskipun ada pengaduan yang tidak tahu jawabannya, jangan dibiarkan. Segera jawab setiap pengaduan yang masuk,” tegasnya.
Untuk menyikapi berita viral, Asep meminta bagian Humas untuk berkonsultasi dengan atasan dan Kepala Lapas, serta memberikan penjelasan terbuka kepada publik. “Humas harus mampu membedakan informasi yang bisa dijelaskan kepada publik dan yang tidak. Jika ada pegawai yang terlibat dalam suatu masalah, akui saja, namun tekankan bahwa tindakan telah diambil terhadap yang bersangkutan,” papar Asep.
Asep juga mengingatkan bahwa yel-yel yang dibuat oleh Lapas harus mencerminkan kemampuan Lapas Makassar dalam memberikan pelayanan tanpa adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). “Yel-yel tidak boleh lebih ramai daripada inovasi yang dibuat. Pastikan kontennya sesuai dengan visi pelayanan Lapas,” ucapnya.
Mengenai survei 3AS, Asep meminta jajaran Lapas memastikan jumlah responden yang mengisi survei lebih dari 30 orang dan bukan hasil rekayasa. Untuk memudahkan pengisian, QR Code survei harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses masyarakat. “Kalaupun ada hasil yang merah, itu tidak masalah, karena menjadi feedback bagi Lapas Makassar,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kakanwil Indah Rahayuningsih menyampaikan terima kasih atas kunjungan Sahli Menkumham Penguatan RB Asep. Ia menegaskan bahwa Lapas Makassar saat ini sedang berjuang keras untuk meraih predikat WBK.
“Saya mengimbau seluruh jajaran Lapas Makassar untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pelayanan di Lapas Makassar telah mengalami banyak perubahan,” ungkap Indah.
Indah juga mengundang Asep Kurnia untuk melihat langsung berbagai pembenahan yang telah dilakukan di Lapas Makassar usai sesi penguatan reformasi birokrasi tersebut. (Sal)
