Jakarta-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, bantuan sosial (Bansos) itu hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah.
‘Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Jadi tidak elok kalau ada pejabat pemerintah program Bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah, namun itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/1/2024).
Disebutkannya, dalam menyusun rencana anggaran, Banggar DPR RI menyetujui adanya penebalan belanja Bansos dan sudah disampaikan September 2023 lalu, sebagai akibat dampak La Lina dan kenaikan harga beras yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin.
“Ini telah kita wanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran Bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari politisasi Bansos menjelang pemilu dan sejatinya mekanisme penyalurannya lewat kemensos dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang,” pungkasnya.
Said Abdullah, kader PDI Perjuangan, ini juga menjawab spekulasi dan pertanyaan media terkait kenaikan laju belanja akhir tahun. Ia menekankan pentingnya melihat rekam jejak belanja tahun-tahun sebelumnya dan optimalisasi serapan hingga akhir tahun, yang sudah direncanakan dalam Perpres No. 75 tahun 2023.
“Kita harus melihat rekam jejak pada belanja di tahun-tahun sebelumnya, memang selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun. Masing-masing pos belanja sudah direncanakan dalam Perpres No. 75 tahun 2023. Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen atau kenaikan 17 persen di akhir tahun unaudited, tentu itu bukan semuanya untuk belanja Bansos,” imbuhnya. (Sal)
