Makassar-Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamaruddin memberi penguatan pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (21/5/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak beserta pimpinan tinggi pratama Kanwil Sulsel.
Kamaruddin mengatakan, kegiatan ini sebagai tempat untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dan sharing pengetahuan terkait pembangunan ZI.
“Jadi kita berkumpul ditempat ini untuk berkomitmen dalam mewujudkan dan mendapatkan predikat WBBM bagi Kanwil Kemenkumham Sulsel,” Kata Kamaruddin.
Menurutnya, ZI merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi. “ZI adalah membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Kamaruddin lalu mengingatkan jika mau mendapatkan predikat WBBM tidak hanya komitmen pimpinan saja, namun semua pegawai harus juga berkomitmen yang sama dengan pimpinan dan komitmen itu diperlihatkan dengan adanya perubahan/perbaikan yang nyata.
“Jadi untuk WBK/WBBM prinsipnya sama. Layanan bebas korupsi, kualitas pelayanan baik dan kinerja kita dari waktu ke waktu terus meningkat dan juga memastikan orang yang menerima layanan merasa puas,” terangnya
Kamaruddin juga menyampaikan bahwa dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terdapat komponen pengungkit dan komponen hasil. Adapun komponen pengungkit meliputi, manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil melalui survey eksternal (persepsi kepuasan pelayanan dan anti korupsi)
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa saat ini Kanwil Kemenkumham Sulsel lebih mengutamakan kepentingan publik dalam layanan.
“Tanggungjawab pimpinan untuk memberikan internalisasi untuk mengutamakan kepentingan public dan memberikan pelayanan terbaik,” kata Kakanwil.
Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat maka dibutuhkan fasilitas yang memadai bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. “Mudah – mudahan dengan hal tersebut kami dapat berguna buat masyarakat Sulsel dan tentunya kami hadir disini untuk memberi pelayanan terbaik,” tutup Liberti. (Sal)
