Makassar-Masa pengunggahan data dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) telah berakhir. Seluruh daerah di Sulawesi Selatan telah melakukan penyampaian laporan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel).
Guna memastikan outcome program berjalan optimal, Kemenkumham Sulsel laksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Barru, Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, Kamis-Jumat (15-17/6/2023).
Koordinasi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan awal dan pengunggahan data dukung di Kanwil Kemenkumham Sulsel, melakukan pendampingan untuk memastikan masyarakat merasakan dampak predikat KKP HAM di daerah masing-masing.
Tim Koordinasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Firmanullah dan Pelaksana Pada Bidang HAM, Indah Tri Saputri Syam dan Raniansyah.
Dalam kunjungan koordinasi ini, Tim diterima masing-masing oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Mudatsir Hasan (Bagian Hukum Barru), Desianti (Bagian Hukum Parepare) serta Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Kabid Litbang), Alimuddin Baharuddin (Bappeda Pemkab. Sidrap).
Dedy Ardianto menyampaikan bahwa outcome yang diharapkan dari kegiatan Pendampingan KKP HAM adalah masyarakat dapat tersentuh program Negara berkaitan dengan Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.
Di Bagian Hukum Pemda Barru, Tim berharap di tahun 2023 Pemda Barru dapat memperoleh penghargaan KKP HAM. Begitu pula di bagian hukum Pemda Parepare, tim menyampaikan apresiasi dan harapan semoga predikat KKP HAM yang telah diperoleh dapat dipertahankan.
“KKP HAM ini banyak terkait aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya terkait kesehatan, pendidikan, perumahan dan pemukiman yang layak, kependudukan, lingkungan hidup, hingga terkait ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan keamanan, jadi seharusnya Predikat Peduli HAM mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah,” ujar Dedy.
Selain evaluasi pelaporan KKP HAM, Tim juga menyampaikan evaluasi laporan aksi HAM. Kabid Litbang Bappeda Pemkab Sidrap Alimuddin yang disapa Alba menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bagian Hukum Pemda Sidrap serta OPD terkait.
“Tahun ini adalah awal kami menjadi penanggung jawab pelaporan aksi HAM, sehingga mohon kiranya bantuan bapak dan Ibu di Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk dapat membantu dan membangun komunikasi dengan kami di Bappeda,” ujarnya.
Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi di tempat terpisah menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk meraih Predikat Peduli HAM. “Atas instruksi Kepala Kantor Wilayah Bapak Liberti Sitinjak, kita mendorong semua Pemerintah Daerah mampu meraih Predikat Peduli HAM, indikator keberhasilannya tentu bukan semata terkait data dukung, tetapi bagaimana kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Diketahui bahwa penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang bertujuan memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5 HAM). (Sal)
