Makassar-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar dan Jeneponto. Kunjungan ini bertujuan untuk menginventarisasi Data dan Potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang memiliki nilai ekonomi.
Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Mohammad Yani, melakukan koordinasi dengan 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai sektor utama dalam Pencatatan KIK, terutama Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional.
Keempat OPD yang dikunjungi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.
Yani mendorong Kabupaten Takalar untuk segera mencatatkan KIK-nya dan menawarkan kerjasama dalam mengatasi kendala. Di Kabupaten Jeneponto, Yani mengapresiasi upaya Pemerintah setempat yang sudah mau melakukan pencatatan KIK pada tahun 2023.
Selain itu, Yani juga mempromosikan pemanfaatan ekonomi KIK yang telah dicatatkan dengan dukungan dan kebijakan Pemerintah Daerah, seperti Kain Tope yang memiliki potensi ekonomi besar.
Yani menekankan komitmen Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam mensukseskan Tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis, serta mengingatkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam merumuskan aturan terkait Benefit Sharing yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang KI Komunal.
Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak, menegaskan komitmen untuk terus mendukung pendaftaran Kekayaan Intelektual dan meningkatkan ekonomi di Provinsi Sulsel melalui pendampingan di berbagai Kabupaten dan Kota. (Sal)
