Makassar-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menghadiri Exit Meeting dan Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara daring di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Senin (23/10/2023).
Dalam Exit Meeting Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang/Modal dan Manajemen Aset Tahun 2022-2023 serta Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023 ini, Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI yang telah menjalankan tugas dengan baik.
“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ini merupakan sebuah wujud pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan Kemenkumham RI,” kata Wisnu.
Wisnu menambahkan, Kemenkumham akan berkomitmen menindaklanjuti hasil temuan dalam pemeriksaan. Tindak lanjut yang dilakukan akan tepat waktu.
“Kami mengapresiasi upaya Tim Pemeriksa BPK RI yang terus mendorong Kemenkumham dalam melakukan perbaikan kinerja, serta pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN),” tambah Wisnu.
Terkait dengan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Kemenkumham 2023, Wisnu memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran di Unit Utama dan Kantor Wilayah, diantaranya: 1) segera menyiapkan petugas yang profesional, didukung dengan data dukung yang diperlukan; 2) berikan jawaban yang jelas, akurat (reasonable), dan akuntabel; 3) perintahkan penanggung jawab kegiatan agar tetap berada di tempat sampai dengan pemeriksaaan selesai; 4) lakukan koordinasi secara intens dengan Tim BPK RI, apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami segera komunikasikan dengan baik sehingga tidak ada distorsi komunikasi yang akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK RI; dan 5) segera lakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sehingga dapat berkontribusi positif dalam penyajian laporan keuangan dan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Sementara itu, Kepala Auditorat I.B BPK RI Sarjono menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Sarjono mengharapkan semua temuan tersebut dapat segera dilakukan tindaklanjut. “Kami telah melakukan pemeriksaan dan hasil temuan ini supaya segera ditindaklanjuti”, ujar Sarjono.
Selanjutnya, Sarjono menjelaskan tujuan/sasaran pemeriksaan interim yaitu: 1) memukakhirkan profil resiko penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2023 beserta pengendalian internalnya; 2) melakukan pengujian subtantif terbatas transaksi-transaksi siklus pendapatan dan belanja; dan 3) melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan LKKL tahun-tahun sebelummya sekaligus menilai dampaknya terhadap LKKL tahun 2023.
“Pemeriksaan interim yang akan dilakukan bertujuan untuk memastikan kualitas kinerja tata kelola keuangan dan BMN yang dilaksanakan oleh Kemenkumham dapat meningkat,” sambung Sarjono.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi Penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI dari Kepala Auditoriat I.B BPK RI Sarjono kepada Kepala Biro Keuangan Wisnu
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Liberti mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti secara tepat waktu temuan-temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan.
“Kita harus paham bahwa dalam pengelolaan keuangan kita harus betul-betul transparan dan akuntabel,” ujar Liberti.
Liberti ungkapkan bahwa pada 04 Oktober 2023 lalu, pihaknya telah membentuk dan mengukuhkan Tim Akuntabilitas yang melibatkan semua pejabat administrator dan pengawas. Tim ini akan bekerja memantau, mendampingi, dan memberi masukan terhadap pelaksanaan anggaran yang ada di satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Khomaini, dan Jajaran pada Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. (Magfi)
