Makassar-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) bersama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjajaki kerjasama di bidang kenotariatan.
Pembahasan mengenai kerjasama ini dilakukan pada kunjungan audiensi oleh jajaran civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Kanwil Kemenkumham Sulsel, Rabu (16/10).
“Untuk meningkatkan kualitas proses dan layanan pembelajaran serta kualitas lulusan sebagai calon notaris, Kanwil Sulsel mendukung program-program yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unhas,” ungkap Kepala Kanwil, Taufiqurrakhman, saat menerima kunjungan civitas akademika Fakultas Hukum Unhas.
Taufiqurrakhman juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kajian terkait urgensi lulusan notaris yang berkualitas di era sekarang ini dengan jajarannya di bidang pelayanan hukum.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Fakultas Hukum Unhas. Semoga kedepannya dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kerjasama,” kata Taufiqurrakhman.
Dalam kunjungan tersebut, civitas akademika Fakultas Hukum Unhas diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Dr. Ratnawati, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas Prof. Arfin Hamid, serta Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPM-PR) Fakultas Hukum Unhas Dr. Winner Sitorus beserta jajaran.
Dr. Ratnawati menyampaikan bahwa pihaknya memilih Kemenkumham sebagai mitra dalam rencana kerjasama di bidang kenotariatan karena Kanwil Kemenkumham Sulsel merupakan organisasi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.
“Kami berharap kerjasama ini dapat sinkron dengan program kenotariatan serta pelaksanaan peran dan tugas kenotariatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Ratnawati.
Senada dengan itu, Prof. Arfin Hamid meminta dukungan dari Kanwil Sulsel dalam meningkatkan kualitas lulusan kenotariatan di Fakultas Hukum Unhas.
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi, Kepala Sub Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual Jean Henry Patu, dan Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI Meydi Zulqadri. (Sal)
