Majene – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah mengadakan Pendampingan dan Verifikasi Data untuk Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di wilayah pada tahun 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, melibatkan Tim Sekretariat Wilayah IRH serta subbidang Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan subbidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan Hukum dan HAM.
Tim tersebut melakukan pendampingan dan verifikasi data IRH di Kabupaten Majene, melibatkan tim kerja/operator dan asesor IRH pada Pemerintah Kabupaten Majene.
Dalam pertemuan dengan Kepala Bagian Hukum, asesor, dan tim kerja IRH Kabupaten Majene, tim menyampaikan bahwa pada tahun 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM diberi tugas untuk melakukan pendampingan dan verifikasi data yang akan diunggah pada aplikasi penilaian IRH, berbeda dengan tahun sebelumnya di mana tugasnya hanya terbatas pada mensosialisasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri IRH.
Tim juga memberikan hasil evaluasi berdasarkan penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Majene pada Tahun 2023, di mana beberapa indikator dalam variabel penilaian tidak mencapai nilai maksimal karena kurangnya data dukung yang diunggah pada aplikasi IRH. Tim berharap kekurangan tersebut dapat diperbaiki pada tahun 2024.
Tim sekretariat wilayah menyampaikan pedoman pelaksanaan penilaian IRH tahun 2024 yang mencakup syarat dan data dukung yang harus dipenuhi, termasuk beberapa perubahan indikator yang harus dipenuhi pada tahun 2024.
Setelah menyampaikan pedoman IRH Tahun 2024, tim melakukan verifikasi terhadap data dukung IRH Tahun 2024 yang akan diunggah. Dalam proses verifikasi, ada beberapa indikator yang belum terpenuhi data dukungnya, sehingga operator dihimbau untuk segera melengkapinya sebelum batas waktu upload pada bulan Juni 2024.
Menanggapi hal ini, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) Pamuji Raharja menyatakan bahwa jajarannya akan terus mendorong peningkatan kualitas hukum di daerah, sejalan dengan program Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan di bidang hukum sebagai salah satu sasaran strategis Pemerintah.
“Hal ini sejalan dengan salah satu program dari Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Pembangunan di bidang hukum sebagai salah satu sasaran strategis Pemerintah saat ini” ucap salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya (8/5/2024). (Sal)
