Bali-Kadivyankumham Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) Rahendro Jati dan Tim Kekayaan Intelektual mengikuti Sarasehan Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang digelar oleh Ditjen Kekayaan Intelektual di Bali.
Kegiatan yang mengusung tema Pengembangan Ekonomi Wilayah & Pelestarian Budaya melalui Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut salah satu bentuk implementasi tindaklanjut pertemuan regional negara anggota WIPO (World Intellectual Property Organization) yang tergabung dalam Asia dan Pasific Group (APG) tentang Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi, Dinas Kebudayaan Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari seluruh Indonesia.
Saat menyampaikan laporan kegiatan, Direktur KSP Ditjen KI Lastami menyampaikan, potensi KIK di Indonesia yang belum menjadi ekonomi kreatif. “Ada beberapa negara yang bisa menjadi benchmark IG yang dimanfaatkan sebagai ekonomi kreatif misalnya di Perancis dan Swiss dengan minuman anggur dan keju,” ujar Lastami.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen KI, Sucipto yang membuka kegiatan menyatakan, pencatatan KIK merupakan langkah defensif dan bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh negara lain.
“KIK tidak mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan pelindungan namun perlu dilakukan pencatatan dan diinventarisasi oleh negara,” ujar Sucipto.
Disela-sela kegiatan, Kadivyankumham Sulbar, Rahendro Jati menyampaikan bahwa Sulbar mempunyai KIK yang bisa menjadi ekonomi kreatif.
“Ada kopi Mamasa yang sudah mendunia, kemudian kain sutera Mandar. Kemudian kain Tenun Ikat Sekomandi yang sekarang berproses pendaftaran IG-nya,” ujar Rahendro.
“Selain itu dengan hasil ikan yang melimpah, sebenarnya Sulbar juga bisa mendorong masakan Baupiapi dan sambal Penja sebagai ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” lanjut Rahendro.
Di tempat terpisah, Kakanwil Parlindungan berharap melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah data inventarisasi KIK di Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif untuk berkarya memanfaatkan potensi sumber daya di daerah.
“Sehingga dapat memberikan nilai ekonomi bagi Masyarakat” lanjut salah seorang Kakanwil unit willayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu, Jumat (15/9/2023). (Magfi)
