Majene-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar) turut serta dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas draft Peraturan Bupati tentang Percepatan Perwujudan Garam Beryodium guna mendukung perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Majene, pada Selasa (5/11/2024).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses harmonisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kantor Wilayah. Dalam tahap tersebut, rancangan peraturan disarankan untuk diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah, membuka sekaligus memimpin jalannya FGD ini. Dari Kemenkumham Sulbar, hadir Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Arpan Rinaldy, yang didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU).
Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, Kepala Bappeda Kabupaten Majene, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Majene, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene, serta perwakilan dari Icons Unhas.
Dalam FGD ini, rancangan peraturan bupati dibahas secara mendalam, dengan semua peserta aktif memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi tersebut.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja, menyatakan bahwa rancangan ini telah memiliki landasan kewenangan dalam pembentukannya, namun masih perlu disempurnakan dari sisi teknis penyusunan.
“Karena kegiatan ini merupakan bagian dari proses harmonisasi, draft ini nantinya akan diparaf bersama oleh perwakilan pemrakarsa, Bagian Hukum, dan Kanwil Kemenkumham Sulbar untuk kemudian diterbitkan surat selesai harmonisasi,” ungkap Kakanwil yang berada di bawah kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM, Supratman. (Sal)
