Mamuju-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkumham Sulbar) menghadiri acara Dialog Publik Badan Strategi Kebijakan Kumham “Policy Talks”.
Kegiatan hybrid dengan tema “Mewujudkan Kebijakan Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak” dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono; Kepala Bidang HAM, Idris; Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan TI, Akhmad Herriansyah; serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kanwil Sulawesi Barat, Kepala Subbagian Kepegawaian, TU, dan RT, JFT/JFU Kanwil Sulawesi Barat.
Dari pusat, hadir Dr. Y. Ambeg Paramarta selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, bersama Tim BSK Hukum dan HAM, serta narasumber seperti Rizky Argama, L.L.M. dari STIH Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Dr. Budiati Presetiamartati, Direktur Program Kelautan pada Konservasi Indonesia.
Dialog Publik “Policy Talks” secara virtual diadakan di Ruang Auditorium BSK Kumham dan dipandu oleh Dr. Y. Ambeg Paramarta.
Dalam diskusi tersebut, Dr. Paramarta menekankan bahwa kebijakan publik yang baik harus memberikan solusi atas isu-isu yang dihadapi masyarakat, serta pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan, sejalan dengan prinsip Mahkamah Konstitusi.
Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin, menambahkan bahwa partisipasi publik merupakan keharusan dalam tahapan Agenda Setting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Oleh karena itu, mengidentifikasi masalah merupakan satu hal yang penting, agar sebuah kebijakan publik menjadi solusi atas suatu masalah publik” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu (22/2/2024).
Selain itu, dalam acara tersebut, dilakukan diskusi tentang masalah kebijakan di bidang hukum dan HAM serta pentingnya pendekatan bottom-up dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (Sal)
