Polewali-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkumham Sulbar) melaksanakan pemeriksaan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamasa. Pemeriksaan dilakukan di kantor notaris yang berada di masing-masing kabupaten tersebut.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Pamuji Raharja, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin, beserta jajaran.
Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan protokol notaris berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan Protokol Notaris bertujuan untuk:
1. Memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Mengidentifikasi adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan protokol notaris.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan protokol notaris.
Tim pemeriksa terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi, sehingga memastikan adanya pengawasan yang profesional dan berimbang. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dituangkan dalam berita acara, di mana notaris diharapkan untuk memperbaiki kesalahan administrasi dan melengkapi dokumentasi yang masih kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa notaris telah menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. MPD akan terus memantau pelaksanaan rekomendasi perbaikan dan, jika diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris, serta para notaris dan pihak terkait lainnya menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah ini.
“Pengawasan oleh majelis yang profesional dan berkualitas diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi notaris semakin bersinergi dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar salah satu Kakanwil unit Wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham Supratman, Rabu (17/10/2024). (Sal)
