Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menggelar koordinasi persiapan pelaporan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM pada Senin (23/9/2024).
Kegiatan ini dibuka oleh Rudi Hartono, Kepala Divisi Administrasi, yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja, di ruang rapat Bahruddin Lopa.
Rudi Hartono menyatakan bahwa keberadaan pelaku usaha atau perusahaan dalam pembangunan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara. “Pelaku UMKM, misalnya, telah menjadi salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, di mana produk domestik bruto Indonesia banyak disumbang dari sektor UMKM,” ungkapnya.
Hadir dalam kesempatan ini adalah Kabid HAM, Idris, Kasubbid Pemajuan HAM, Andi Fahrizal Jasin, narasumber dari Ditjen HAM, serta pimpinan OPD.
Ia melanjutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah, Pemerintah Provinsi Sulbar telah membentuk sekretariat GTD Bisnis dan HAM, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam surat keputusan Pj Gubernur Sulbar. “Pembentukan GTD Bisnis dan HAM memiliki fungsi utama untuk mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan bisnis dan HAM kepada Gugus Tugas Nasional,” ujarnya.
Rudi Hartono menekankan bahwa rapat persiapan pelaporan ini sangat penting untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam penguatan dan pencerahan terkait bisnis dan HAM bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar menilai bahwa kegiatan operasional pelaku usaha dapat berimplikasi pada potensi pelanggaran HAM dari berbagai aspek. “Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam implementasi prinsip-prinsip HAM, kami telah menerbitkan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada tanggal 26 September 2023,” sambung salah seorang Kakanwil di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman. (Sal)
