Jakarta-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat turut serta dalam Kegiatan Penyusunan Peraturan Pelaksana Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual.
Kegiatan yang digelar di Hotel Hilton Garden Inn, Pohon Palem, Jakarta Barat, mengusung tema “Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual yang Semakin Pasti dan Berakhlak.”
Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro.
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun peraturan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional seperti Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual, khususnya terkait pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional di bidang kekayaan intelektual.
Penyusunan peraturan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi, membina kode etik serta kode perilaku, melindungi kepentingan publik dan profesional, serta menerapkan standar pelatihan dan etika profesi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sertifikasi profesional sesuai dengan tujuan utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menjadi “World Class IP Office.”
Peserta kegiatan ini meliputi perwakilan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Kekayaan Intelektual dari seluruh kantor wilayah, JFT Pemeriksa (merek, paten, desain industri) DJKI, Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Ikatan Profesi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, dan Biro Sumber Daya Manusia.
Selain itu, agenda kegiatan juga mencakup pembahasan persiapan pembentukan organisasi profesi, pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta persetujuan dari calon anggota terkait pembentukan organisasi profesi selama dua hari ke depan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Pamuji Raharja, mendukung penuh partisipasi jajarannya dalam kegiatan ini.
“Dengan demikian, diharapkan profesi jabatan fungsional di bidang Kekayaan Intelektual memiliki pengetahuan dan profesionalisme yang semakin baik dalam meningkatkan kinerja,” ujar Pamuji, salah satu kepala kantor wilayah di bawah kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM, Supratman. (Sal)
