Jakarta-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkumham Sulbar) berpartisipasi dalam peluncuran Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Fitur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (SDP Watkesrehab) serta Buku Standar dan Modul Pelatihan Fungsi Perawatan Kesehatan Pemasyarakatan, yang diadakan pada Kamis, 1 Agustus 2024, di Graha Bakti Pemasyarakatan. Acara ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bagus Kurniawan, dan dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga.
Dalam sambutannya, Reynhard menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan kesehatan yang komprehensif dan terstruktur bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Ia juga mengajak seluruh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala UPT Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan menggunakan buku standar dan modul pelatihan sebagai pedoman.
Acara tersebut juga menampilkan talkshow tentang pentingnya integrasi data dan informasi kesehatan melalui sistem yang dapat dioperasikan secara bersama antar kementerian dan lembaga, dengan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Kesehatan dan UNODC.
Di lain pihak, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Pamuj Raharja, menyampaikan harapannya agar SDP Watkesrehab dapat mempermudah analisis dan evaluasi efektivitas program kesehatan di Pemasyarakatan. Ia menginginkan agar semua pihak, terutama Kantor Wilayah yang membawahi UPT Pemasyarakatan, dapat memanfaatkan sistem ini dengan optimal.
Selain itu, Bagus Kurniawan juga menghadiri pertemuan tahunan Kolaborasi TB-HIV yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam pengendalian penyakit menular seperti TB, HIV-AIDS, dan Hepatitis.
Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Elly Yuzar, mendorong para Kepala Divisi Pemasyarakatan dan jajarannya untuk proaktif dalam monitoring layanan kesehatan di UPT masing-masing, termasuk dalam pengusulan PBI-JK dan pelaksanaan screening untuk penyakit menular.
Kemenkumham Sulawesi Barat telah memiliki satu UPT Pemasyarakatan dengan Klinik Terakreditasi, yakni Rutan Kelas IIB Pasangkayu, yang berhasil mencapai kategori Paripurna. Bagus Kurniawan akan mendorong percepatan akreditasi klinik di UPT lain di wilayah tersebut. (Sal)
