Dumai-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau terus memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah strategis Selat Malaka, dengan menggelar operasi besar-besaran di Perairan Dumai, Sabtu (8/12/2024).
Operasi yang melibatkan sejumlah instansi strategis seperti TNI AL, TNI AD, Polairud, Bea Cukai, dan Balai Karantina ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir
Operasi yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai potensi pelanggaran hukum tersebut, dimulai dengan upacara yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Analis Keimigrasian Ahli Utama Ari Budijanto dan Ramly H.S, Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung.
Kemudian, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, serta Kepala Divisi Keimigrasian Mas Arie Yuliansa Dwi Putra,Kepala UPT Keimigrasian se-Riau, Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, dan Kepala Bapas Kelas II Dumai.
Dalam kesempatan itu, Budi Argap Situngkir menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengawasi perairan Dumai. “Operasi ini bertujuan untuk deteksi dini dan pencegahan potensi pelanggaran keimigrasian, terutama oleh orang asing,” ujarnya.
Kapal Patroli Baru Perkuat Pengawasan
Momentum operasi gabungan ini juga dimanfaatkan untuk meresmikan Kapal Patroli Bhumi Pura Ksatria Selatpanjang. Kapal ini ikut berperan dalam operasi ini. Diharapkan, kehadiran kapal patroli ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan, khususnya di perairan Selatpanjang. “Ke depannya, kami berharap setiap kantor imigrasi di Riau dapat memiliki kapal patroli sendiri,” ungkap Budi optimis.
Ia juga memberikan apresiasi atas keberhasilan penangkapan 26 Warga Negara Asing (WNA) beberapa waktu lalu, berkat kerja sama erat antarinstansi. “Kolaborasi ini membuahkan hasil yang sangat positif,” tambahnya.
Patroli Gabungan di Laut dan Darat
Dalam kesempatan itu juga, Kakanwil Budi Argap Situngkir bersama rombongan langsung melakukan patroli menggunakan Kapal Angkatan Laut (KAL) Tedung. Dalam patroli ini, tim gabungan memeriksa dokumen kru Kapal Berg Prai berbendera Thailand. Selain itu, patroli darat juga dilakukan di pesisir pantai Dumai, kawasan yang kerap menjadi jalur perlintasan ilegal bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural.
Posisi Strategis Dumai
Dipilihnya Dumai sebagai lokasi operasi bukan tanpa alasan. Letaknya yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka menjadikan wilayah ini rawan pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran keimigrasian dan penyelundupan manusia.
Dengan operasi gabungan dan dukungan kapal patroli baru, diharapkan pengawasan keimigrasian di perairan Riau semakin efektif. “Kolaborasi ini adalah kunci untuk menjaga kedaulatan wilayah kita,” pungkas Budi Argap Situngkir. (Sal)
