Jayapura-Pelaksana tugas Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Lantai VIII Aula Cenderawasih, Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Senin (11/12/2023).
Penyerahan ini menandai dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024. Hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Kakanwil Kemenkuham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si, serta tamu undangan dari Kementerian/Lembaga lainnya.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan secara simbolis dengan penekanan touchscreen oleh Pelaksana tugas Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, menandakan penyaluran data alokasi DIPA dan Alokasi TKD Tahun 2024 secara digital kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Daerah di lingkup Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Pelaksana tugas Gubernur, Ridwan Rumasukun, juga menyampaikan amanat Presiden RI pada kegiatan penyerahan DIPA dan TKD Tahun 2024 di Istana Negara pada 29 November 2023, terkait fokus kebijakan APBN Tahun 2024.
DIPA satuan kerja dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting sebagai acuan bagi Pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan kepala daerah untuk melaksanakan program pembangunan secara kolaboratif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan dan penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar berkat dukungan dari berbagai pihak.
Di Papua, fokus APBN Tahun 2024 melibatkan sektor tambang dan lainnya. Prioritas utama adalah peningkatan SDM di Papua, percepatan transformasi transportasi hijau, pemberian subsidi yang tepat sasaran, penguatan sinergi pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pertumbuhan ekonomi.
Kepada KPA Satker K/L dan stakeholder, disarankan menggunakan anggaran secara teliti, efisien, dan transparan untuk memastikan keselarasan kerja pemerintahan.
Ridwan Rumasukun juga mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun Pemilu Serentak, mengajak semua pihak agar dapat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi.
Perkembangan Ekonomi 2023 dan Proyeksi 2024
Meski dihadapkan pada gejolak ekonomi global dan geopolitik, termasuk volatilitas harga komoditas, inflasi, dan kenaikan suku bunga negara maju, kinerja ekonomi tetap solid dengan pertumbuhan sekitar 5% selama 8 kuartal dan inflasi yang terjaga rendah dan stabil.
“Keseimbangan eksternal juga terjaga dengan kinerja neraca perdagangan surplus dan transaksi berjalan dengan baik. APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terjadi,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua.
Pokok-Pokok APBN 2024
Target pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun dengan upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberian insentif fiskal yang terarah, dan basis perpajakan serta tingkat kepatuhan yang semakin baik.
Dari sisi belanja, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun, meningkat 8,6% dibandingkan APBN 2023. Belanja tersebut mencakup Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat akan difokuskan pada perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan menghindari tumpang tindih serta duplikasi program.
Kualitas belanja negara di tingkat pusat dan daerah masih perlu diperbaiki. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus didasarkan pada manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi, dan menghindari sisa anggaran berlebihan.
Tahun 2024 sebagai tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju, APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus tetap pada pembangunan kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi lainnya, menuju Indonesia Maju. (Sal)
