Ternate-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk tahun anggaran 2024, di Aula Gamalama, Selasa (21/5/2024).
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kepala Bagian Program Dan Humas, Irwan Kadir menjelaskan, pelaksanaan kegiatan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2024 di lingkungan Kemenkumham Malut bertujuan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
“Pelaksanaan kegiatan ini sebagai bahan evaluasi kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga mendorong terciptanya kualitas laporan SAKIP yang akuntabel. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut,” ujarnya.
klkegiatan ini dibuka secara langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah yang juga Kepala Divisi Pemasyarakatan, Hensah. Dia mengatakan bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan akuntabel serta memiliki produktivitas yang semakin baik di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur yaitu penyusunan Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing satuan kerja baik di Kantor Wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian pada tahun berjalan. Melalui penyusunan Laporan Kinerja, dapat memberikan gambaran penerapan prinsip- prinsip good governance dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, guna terwujudnya Laporan SAKIP yang berkualitas. Kemampuan sinergitas dan integritas untuk meningkatkan kerja sama dalam memenuhi target sangat penting. Karena sekalipun system sudah dibangun dengan bagus dan baik namun jika berada di tangan orang yang tidak tepat tidak akan memenuhi target. Saya berharap dalam Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2024 ini para pemangku tusi memperhatikan indikator kegiatan pada perjanjian kinerja sehingga dapat menghasilkan laporan SAKIP yang berkulitas dan akuntabel. (Sal)
