Ternate-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Maluku Utara mendukung penuh upaya Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Andi Taletting Langi, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 2, Selasa (05/11).
“Seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara mendukung penuh langkah Kemenkumham di pusat untuk kembali meraih opini WTP dari BPK. Kami akan menjalankan langkah-langkah taktis untuk memastikan tertib administrasi dalam laporan keuangan,” ujar Andi.
Sekjen Kemenkumham RI, Nico Afinta, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK RI ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
“Proses pemisahan di Kementerian membutuhkan upaya penyesuaian di berbagai aspek, termasuk SDM dan BMN. Oleh karena itu, kita harus berkomitmen dalam pengelolaan anggaran dan belanja negara,” jelas Nico.
Nico juga menekankan agar seluruh jajaran Kemenkumham menerapkan langkah strategis demi meraih opini WTP tahun ini, seperti tertib administrasi, pengawasan ketat atas pengelolaan kas, sikap kooperatif dan responsif, serta kepatuhan terhadap waktu.
Auditor BPK RI, Ida Irawati, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Kemenkumham yang berhasil meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut.
“Dari tahun 2019 hingga 2023, Kemenkumham konsisten memperoleh opini WTP,” ujar Ida.
Sebagai informasi, pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemenkumham akan berlangsung selama 40 hari ke depan. Pemeriksaan ini akan mencakup 11 Unit Eselon I dan 6 Kantor Wilayah Kemenkumham, termasuk Kanwil Kemenkumham Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. (Sal)
