Bandung-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya instansi tersebut dalam menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi tahun 2024.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, didampingi Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Ginni Dewi Ridhawati, menerima piagam penghargaan ini di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Kamis (14/11/2024).
Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal. Dari total 146 badan publik yang mengikuti Monev, 47,94% dinyatakan informatif, sedangkan sisanya berada dalam kategori menuju informatif atau masih dalam tahap peningkatan transparansi. Komisi Informasi Jawa Barat juga memberikan penghargaan kepada 70 badan publik, yang terdiri dari 20 pemerintah kabupaten/kota, 3 biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 24 organisasi perangkat daerah, 3 badan usaha milik daerah (BUMD), 10 instansi vertikal, dan 10 partai politik.
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat masuk dalam kategori instansi vertikal yang dinilai informatif bersama dengan beberapa lembaga vertikal lainnya di Jawa Barat, seperti BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, dan Polda Jawa Barat. Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, menekankan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dalam penerapan keterbukaan informasi publik yang konsisten. Ia berharap di masa mendatang semakin banyak badan publik yang mencapai status informatif, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap informasi.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengapresiasi seluruh badan publik yang telah berupaya menjaga keterbukaan informasi untuk masyarakat. “Penghargaan ini bukan hanya simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah fondasi penting bagi pelayanan publik yang transparan, dan kami berharap agar prestasi ini terus meningkat di masa mendatang,” ujar Bey. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting untuk mendukung program pembangunan dan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jawa Barat.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama badan-badan vertikal di dalamnya, untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik. Sejak 2020, jumlah badan publik yang mencapai status informatif di Jawa Barat terus bertambah, mencerminkan keberhasilan provinsi ini dalam memperkuat keterbukaan informasi di berbagai sektor pemerintahan.
Dengan penghargaan ini, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dapat terus mempertahankan standar keterbukaan informasi publik dan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam menyediakan akses informasi yang berkualitas bagi masyarakat. (Sal)
