Bandung-Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dona Prawisuda, menggelar sosialisasi mengenai fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM di Kabupaten Bandung pada Rabu, 18 September 2024.
Kegiatan ini guna menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat, Andrieansjah, bersama jajarannya.
Sosialisasi ini difokuskan pada sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang aman dan terjamin aspek legalitas hukumnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung dan memberdayakan UMKM, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dalam penggunaan merek, serta mewujudkan UMKM sebagai pelaku usaha yang berdaya saing.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung, H. Dindin Syahidin, menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Penguatan ekonomi skala mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas menuju terciptanya fondasi ekonomi yang kokoh. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, hingga tahun 2023, terdapat sekitar 38.614 UMKM yang tersebar di 31 kecamatan. Fasilitasi sertifikat halal ini diberikan kepada pelaku usaha yang belum memilikinya,” ujar Dindin.
Ia juga menambahkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi UMKM meliputi rendahnya produktivitas, keterbatasan akses permodalan, serta kurangnya penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan akses pasar. Semua itu memerlukan biaya besar, yang sering kali tidak mampu ditangani secara mandiri oleh UMKM.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, turut hadir di sela-sela kesibukannya untuk memberikan semangat kepada para pelaku usaha di Kabupaten Bandung yang telah siap mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. (Sal)
