Bandung-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) serta Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui pengisian Aplikasi PRISMA. Acara ini diselenggarakan pada Rabu (18/09/24) pagi di Ruang Rapat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan KADIN Jawa Barat.
Hadir dalam acara tersebut Ketua KADIN Jawa Barat, Cucu Sutara; Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Yuniarti Kurniasari; perwakilan Sekretariat Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat, Suherman; narasumber dari Ditjen HAM, Ichwan Milono; serta sejumlah akademisi.
Pemerintah sangat berharap kepada para pelaku usaha agar mematuhi kebijakan terkait penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) guna mencegah litigasi serta mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis yang mereka lakukan. Gugus tugas diharapkan mampu mendukung proses bisnis, demi keberlangsungan perekonomian di Jawa Barat yang lebih baik. Dengan aplikasi PRISMA, para pelaku usaha diharapkan dapat memajukan HAM di sektor bisnis melalui kerja sama yang lebih intensif.
Bisnis dan HAM melibatkan tiga unsur penting, yaitu negara, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan Bisnis dan HAM ini relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Aplikasi PRISMA, yang merupakan alat mandiri buatan pemerintah, dirancang untuk membantu perusahaan mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM di dalam operasional mereka dengan menggunakan berbagai indikator. Dasar hukum aplikasi ini mengacu pada PP No. 60 Tahun 2023. PRISMA diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pelaku usaha dalam memitigasi potensi pelanggaran HAM di sektor bisnis.
Jika perusahaan menggunakan PRISMA dan menemukan indikasi pelanggaran HAM, pemerintah dapat memberikan bantuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hal tersebut. Aplikasi PRISMA juga dapat membantu perusahaan yang ingin berekspansi ke Eropa dengan menghindari permasalahan HAM yang tidak diinginkan.
Saat ini, fokus PRISMA adalah pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Salah satu perusahaan yang telah menggunakan PRISMA adalah Pertamina. Aplikasi ini memiliki 130 item dengan 12 indikator utama, beberapa di antaranya terkait dengan CSR, mekanisme pengaduan, dan penerapan HAM di dalam perusahaan.
Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai aspek, seperti:
1. Kondisi Kerja: Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk mengelola risiko dan memastikan kondisi kerja yang baik, misalnya di perusahaan tambang.
2. Privasi: Apakah perusahaan menghormati privasi pekerja, misalnya dengan menyediakan ruang untuk ibu menyusui.
3. Kebebasan Berserikat: Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk bergabung dalam serikat kerja.
4. Non-Diskriminasi: Apakah perusahaan menghindari diskriminasi, seperti perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin, termasuk bagi penyandang disabilitas.
5. Lingkungan: Bagaimana perusahaan memastikan tidak terjadi pelanggaran lingkungan, seperti pencemaran.
6. Hubungan dengan Masyarakat Adat: Bagaimana perusahaan berhubungan dengan masyarakat adat, termasuk dalam hal konflik agraria yang memiliki risiko tinggi dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat adat.
7. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar: Apakah perusahaan membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan memiliki mekanisme pengaduan yang dapat diakses tanpa intimidasi.
Nilai yang diberikan oleh aplikasi PRISMA berdasarkan pertanyaan terkait kebijakan HAM di perusahaan akan ditunjukkan dalam indikator warna, di mana kuning menunjukkan perlunya perhatian, dan merah menunjukkan perlunya perhatian khusus yang akan ditindaklanjuti dengan solusi dari pemerintah.
Diharapkan ke depan, perusahaan-perusahaan yang memiliki indikator hijau atau baik dapat lebih mudah berekspansi ke negara lain tanpa masalah, dengan masa depan perusahaan yang lebih cerah dan sertifikat yang diberikan sebagai pengakuan. Aplikasi PRISMA bersifat mengajak masyarakat dan perusahaan untuk lebih peduli terhadap isu-isu HAM, meskipun data yang dihasilkan saat ini belum diikuti dengan sanksi.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang tanggung jawab dalam menghormati HAM sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM di Jawa Barat serta mendampingi pelaku usaha dalam pelaksanaan uji tuntas HAM melalui aplikasi PRISMA. Kolaborasi yang erat antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat memajukan HAM di sektor bisnis. (Sal)
