Jakarta-Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jabar, Ave Maria Sihombing, bersama Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Zaki Fauzi Ridwan, serta pegawai lainnya, mengikuti Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta pada 8 hingga 11 Desember 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Akselerasi Layanan AHU dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.
Rapat kerja ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar Masjuno, dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang menekankan pentingnya pemberian pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat.
Menurut Masjuno, kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi antar penyelenggara layanan AHU baik di pusat maupun daerah, serta sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh Kantor Wilayah dan UPT yang telah mendukung tercapainya berbagai capaian positif.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo mengungkapkan harapannya agar program-program Ditjen AHU dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan berkontribusi dalam peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun 2024 diakui sebagai tahun prestasi bagi Ditjen AHU, dengan berbagai pencapaian yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Di antara pencapaian strategis Ditjen AHU adalah selesainya pemutakhiran data fidusia dan sinkronisasi data notaris, serta penyelesaian lebih dari 13 juta permohonan layanan fidusia dan layanan lainnya, termasuk layanan perdata umum dan kenotariatan. Ditjen AHU juga berhasil mencatatkan PNBP dengan realisasi lebih dari 1 triliun rupiah, menunjukkan pengelolaan sumber daya negara yang efektif dan efisien sepanjang tahun 2024.
Selain itu, Ditjen AHU juga melakukan berbagai langkah untuk memperkuat peran Indonesia di kancah hukum internasional, termasuk menyerahkan presidensi ALCO ke Thailand dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain di bidang hukum. Ditjen AHU juga mengupayakan perlindungan status WNI undocumented di berbagai negara serta menyelenggarakan ujian CAT pertama untuk calon notaris.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen AHU atas dedikasi mereka yang luar biasa. “Capaian-capaian ini adalah hasil kerja keras kita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang adil, transparan, dan dapat diakses dengan mudah,” ujar Supratman.
Menteri Hukum juga menekankan pentingnya memperkuat pelayanan digital dan menyarankan agar setiap Direktorat di Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah terus mengedepankan pelayanan prima. “Kita harus terus berbenah dan memastikan layanan yang kita berikan benar-benar dapat mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum,” katanya.
Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi layanan, memaksimalkan potensi BHP, serta mendukung pengembangan ekosistem bisnis yang kompetitif di Indonesia. (Sal)
