Jakarta-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Masjuno, menghadiri kegiatan penguatan satuan kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Inspektur Wilayah VI. Sebanyak 16 satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM turut serta dalam kegiatan ini.
Dari Kemenkumham Jawa Barat, turut hadir Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Kepala Bagian Program dan Humas Archie Tigor Mangunsong, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Erwin Wiryawan, serta Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Ginni Dewi Ridhawati.
Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, dalam laporannya menjelaskan bahwa dari 20 satuan kerja yang mengikuti seleksi, 16 di antaranya berhasil lolos tahap administrasi dan kini mengikuti penguatan untuk persiapan desk evaluasi WBBM. Acara ini menjadi ajang penting untuk persiapan menghadapi penilaian WBBM yang akan datang, dengan harapan Kemenkumham mampu mencetak lebih banyak predikat WBBM tahun ini.
Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, memberikan arahan terkait persiapan desk evaluasi dan verifikasi lapangan. Asep menekankan pentingnya kesiapan dalam pemaparan materi, yang akan didampingi konsultan, serta menjaga kesederhanaan dan kewajaran saat menghadapi tim evaluasi. Verifikasi lapangan menjadi tahap krusial, yang akan dipantau melalui metode Mistery Shopper oleh Kementerian PAN-RB.
Dalam sesi evaluasi yang dipimpin konsultan dari PT. Rekonesia, dibahas berbagai aspek Zona Integritas tiap satuan kerja yang diusulkan WBBM, termasuk catatan khusus untuk Kanwil Jabar. Poin evaluasi mencakup keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK), pemenuhan indikator “Smart,” serta peningkatan fitur tracking pengaduan yang lebih terperinci. Konsultan juga menyoroti pentingnya penanganan benturan kepentingan secara lebih mendalam hingga level individu. (Sal)
