Bandung-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat (Jabar) menyelenggarakan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bagian dari pemeriksaan interim atas laporan keuangan tahun 2024.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (11/12/2024) ini digelar secara hibrida, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Masjuno, Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, pejabat administrasi, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Bandung Raya, serta perwakilan Biro Keuangan, Biro Barang Milik Negara (BMN), Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Pemasyarakatan.
Melalui sambutannya, Masjuno menegaskan pentingnya pemeriksaan ini sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Kami menyambut baik kehadiran tim BPK RI. Pemeriksaan ini tidak hanya membantu kami mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan,” ujarnya.
Masjuno juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan dalam penerimaan karena bersamaan dengan proses wawancara calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Kami berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan bersama,” tambahnya.
Pemeriksaan interim ini akan berlangsung selama 40 hari, dari 28 Oktober hingga 20 Desember 2024. Wakil Penanggung Jawab Kegiatan Entry Meeting, Dandy Handoza, menekankan bahwa opini WTP bukan lagi sebuah pencapaian, melainkan kewajiban bagi setiap kementerian/lembaga.
“Opini WTP adalah cerminan kredibilitas Indonesia di mata dunia, yang berdampak pada kepercayaan investor asing,” ujar Dandy. Ia juga menggarisbawahi pentingnya akurasi dalam pengelolaan aset negara, termasuk sensus ulang Barang Milik Negara (BMN).
Lebih lanjut, Dandy mengapresiasi capaian Kemenkumham yang telah 15 kali berturut-turut meraih opini WTP. Ia berharap sinergi dengan BPK dapat mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun.
Menurut Dandy, BPK kini tidak lagi hanya berperan sebagai auditor, tetapi juga sebagai mitra dalam penyusunan laporan keuangan. “Kami hadir untuk mendukung Kemenkumham menuju tata kelola yang lebih baik, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” katanya.
Masjuno menginstruksikan seluruh jajaran Kemenkumham Jawa Barat untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini. “Koordinasi yang intensif dan komitmen bersama menjadi kunci agar pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel dapat terwujud,” tutupnya. (Sal)
