Bandung-Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meresmikan 100 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum pada Selasa (3/12/2024). Acara yang berlangsung di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat di Jawa Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam membangun kesadaran hukum. “Program ini tidak hanya mendukung terwujudnya negara hukum, tetapi juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam membina masyarakat agar lebih patuh terhadap hukum,” ujar Masjuno.
Hingga kini, dari total 5.957 desa dan kelurahan di Jawa Barat, 3.206 di antaranya telah diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dengan tambahan 100 desa/kelurahan yang diresmikan tahun ini, capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkat.
Prioritas Kesadaran Hukum
Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum. Selain itu, program ini menjadi bukti konkret komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum di tengah dinamika masyarakat.
Acara ini turut dihadiri Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Min Usihen, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, juga diberikan penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada enam kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota.
Selain itu, Menteri Hukum dan HAM menyerahkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada 17 bupati dan satu wali kota sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam membangun kesadaran hukum di wilayah masing-masing.
Penjabat Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa peresmian ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kehidupan berbangsa yang berlandaskan hukum. “Kesadaran hukum masyarakat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai,” ujarnya.
Provinsi Jawa Barat, sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, diharapkan terus menjadi pelopor dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Tanah Air. (Sal)
