Bandung-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) bersama Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I menggandeng Friedrich Naumann Stiftung (FNS) dalam upaya memperkenalkan lebih dekat pelayanan publik, terutama terkait Perseroan Perseorangan dan Pendaftaran Merek, kepada masyarakat. Acara ini berlangsung di Aula Soepomo, Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, pada Rabu (24/10/2024), dan merupakan bagian dari rencana induk kerja sama Kemenkumham dengan FNS.
Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan publik di lingkungan Kemenkumham, khususnya yang berkaitan dengan dua aspek penting dalam dunia bisnis dan hukum, yakni Perseroan Perseorangan dan Pendaftaran Merek. Layanan publik yang efektif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing dalam era inovasi dan kreativitas yang semakin berharga.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andrieansjah, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, Youngest Non Itah, Program Officer FNS, Elgawaty Octaviani Samosir, serta narasumber Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Zaki Fauzi Ridwan, dan Kepala Sub Bidang Pelayanan KI, Dona Prawisuda. Sebanyak 70 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah daerah, notaris, akademisi, mahasiswa, dan pelaku UMKM, turut hadir dalam kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Elgawaty Octaviani Samosir menjelaskan bahwa FNS adalah yayasan politik asal Jerman yang didirikan oleh Theodor Heuss, presiden pertama Jerman. FNS bekerja sama dengan parlemen Jerman melalui Kementerian Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Federal (BMZ) dan telah hadir di Indonesia sejak 1969. Fokus FNS meliputi pemajuan demokrasi, supremasi hukum, pemenuhan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Kerja sama antara FNS dan Kemenkumham telah dimulai sejak 2015. Pada tahun 2024, FNS bersama Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham mengadakan diseminasi di beberapa kota seperti Medan, Pekanbaru, dan Kupang, dengan Bandung sebagai penutup rangkaian kegiatan.
Masjuno menyampaikan apresiasinya kepada FNS yang memilih Kota Bandung sebagai lokasi penyelenggaraan. “Bandung merupakan pusat ekonomi kreatif yang dinamis, dan kegiatan ini selaras dengan target kami mendorong terbentuknya 1.000 badan usaha perseorangan di Jawa Barat,” ujarnya. Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, notaris, akademisi, mahasiswa, dan UMKM, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Sementara itu, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Hantor Situmorang, menekankan komitmen Kemenkumham untuk terus memberikan pelayanan yang inovatif. “Pendaftaran Merek dan Perseroan Perseorangan adalah langkah nyata untuk memudahkan akses layanan hukum bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM,” jelasnya. Hantor juga menyoroti pentingnya kesadaran hukum dalam mendirikan badan usaha dan mendaftarkan merek guna memperkuat ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Hantor menegaskan, di era digitalisasi, Kemenkumham terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan. “Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transparansi dalam layanan publik,” tutupnya. (Sal)
