Jakarta-Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut) Imam Suyudi menerima penghargaan pada peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 tahun 2022.
Penghargaan kategori Instansi Pemerintah yang Responsif Terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia itu diberikan pada kegiatan Hari HAM di Golden Ballroom – The Sultan Hotel & Residence Jakarta Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Senin (12/12/2022).
Di tempat terpisah, seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Sumut mengikuti acara tersebut secara daring melalui zoom meeting di Aula Soepomo Lantai V Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan koperasi, serta seluruh anggota masyarakat atas segala upaya dan kerja keras bersama dalam mewujudkan P5HAM di Indonesia.
“Saya juga berharap bahwa segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Sedangkan Wakil Presiden Indonesia K.H. Ma’aruf Amin dalam sambutannya menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggungjawab baik secara hukum, sosial, lingkungan serta tetap mengedepankan nilai – nilai Hak Asasi Manusia.
“Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan Publik Berbasis HAM dan instansi responsif dalam penanganan Dugaan Pelanggaran HAM,” ucapnya.
Terkait penghargaan yang diterima, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi mengapresiasi kinerja seluruh anggotanya atas penghargaan Instansi Pemerintah Yang Responsif Terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berhasil diraih. (Sal)
