Medan-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumut siap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kemenkumham.
Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi pada kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan, di Aula Soepomo, Sabtu (11/3/2023). Seperti diketahui, Kanwil Kemenkumham Sumut telah menjalani pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 14 hari, mulai 26 Februari – 11 Maret 2023.
“Setiap upaya dan kerja keras telah dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kemenkumham Sumut guma mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang akurat, transparan, dan akuntabel,” kata Imam Suyudi.
Disebutkannya, pemeriksaan dilaksanakan untuk menilai, menguji, dan mengevaluasi informasi keuangan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Semoga dengan adanya rekomendasi dari tim BPK dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta koreksi guna perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara dimasa mendatang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Wilayah bersama Satuan Kerja jajaran dipastikan responsif dan secepatnya menindak lanjuti rekomendasi dari tim BPK terlebih lagi untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM,” imbuhnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Pengendali Teknis I Joni Agung Priyanto beserta Tim BPK, para Pimpinan Tinggi Kantor, Pembina dari Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, Pejabat Administrator Kantor Wilayah serta para Kepala UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut. (Sal)
