Makassar-Debat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024 resmi dimulai. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Agung Aribawa, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Taufiqurrakhman sebagai tamu undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel pada Senin (28/10/2024) di Hotel Four Points Makassar.
Kehadiran Agung Aribawa dalam debat Pilgub tersebut merupakan bentuk dukungan penuh terhadap KPU Sulsel dalam mewujudkan pemilihan umum yang bersih, jujur, aman, dan adil.
“Kami pastikan bahwa ASN di Kemenkumham se-Sulsel tetap menjaga netralitas dalam Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Kakanwil Taufiqurrakhman,” ujar Agung.
Agung menjelaskan bahwa, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh apa pun dan tidak memihak pada kepentingan tertentu. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.”
“Berdasarkan ketentuan tersebut, ASN di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel tidak memiliki ruang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis,” lanjutnya.
Agung juga menyampaikan bahwa Kakanwil Taufiqurrakhman selalu menekankan pentingnya integritas dan netralitas di lingkungan kerja, khususnya dalam menyambut Pilkada. “Kakanwil menekankan agar tidak ada ASN yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberikan dukungan kepada salah satu calon,” tegas Agung.
Debat perdana Pilgub Sulsel 2024 dimulai pukul 20.00 WITA dengan menghadirkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 adalah Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto dan Azhar Arsyad, sedangkan paslon nomor urut 2 adalah Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Debat ini mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik yang Aksesibel dan Responsif.”
Dalam debat ini, KPU Sulsel menghadirkan tujuh panelis, yaitu:
1. Andi Yudha Yunus (Pemerhati Kebijakan Publik dan Aktivis LSM)
2. Adi Suryadi (Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional, Konsentrasi Kajian Demokrasi dan Civil Society FISIP Unhas)
3. Mohammad Arif (Sekretaris Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia)
4. Muh. Iqbal Latief (Kepala Pusat Penelitian Opini Publik LPPM Universitas Hasanuddin)
5. Husaimah Husain (Aktivis Perempuan dan Anak)
6. Firdaus Muhammad (Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Politik Islam UIN Alauddin Makassar)
7. Muhlis Madani (Guru Besar Universitas Muhammadiyah Makassar). (Sal)
