Tangerang-Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat (Kakanwil Sulbar) Pamuji Raharja, bersama pimpinan tinggi dan jajaran menghadiri acara Refleksi Akhir Tahun 2024 di Gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Senin (16/12/2024).
Dalam acara tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen untuk mewujudkan layanan publik berbasis digital sepenuhnya pada tahun 2025. Transformasi digital ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Kemenkum telah mencanangkan transformasi besar. Kami bertekad bahwa pada tahun 2025 seluruh layanan di Kemenkum akan berbasis digital,” ujar Supratman.
Transformasi digital ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat keterbukaan informasi publik. Supratman menegaskan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan Kementerian Hukum terus menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi.
“Kami membuka diri untuk pengawasan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Masukan dari Ombudsman sangat kami butuhkan agar Kementerian Hukum dapat menjadi contoh dalam keterbukaan informasi,” katanya.
Selain transformasi digital, Kementerian Hukum juga akan fokus pada penguatan kolaborasi antar kementerian, penyusunan kebijakan yang adil, dan membangun budaya hukum yang positif di tengah masyarakat pada tahun 2025.
“Sinergi yang baik antar kementerian (Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian HAM dan Kementerian Kordinator Hukum, HAM dan Imipas) akan memastikan pembangunan hukum selaras dengan kebutuhan negara dan harapan masyarakat. Salah satu contohnya adalah kerja sama dalam perumusan kebijakan terkait pemberian amnesti,” jelasnya.
Menteri Supratman juga menekankan pentingnya sistem hukum yang inklusif agar keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
“Kita harus memperkuat sistem hukum yang tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga nyata manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, diberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berkontribusi dalam pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik terbaik sepanjang tahun 2024. (Sal)
