Mamuju-Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Sinkronisasi Data Notaris, Selasa (5/3/2024).
Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan rencana aksi terkait sinkronisasi data notaris antara Provinsi Sulawesi Barat dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) wilayah Sulawesi Barat.
Rencana aksi ini merespons ketidaksinkronan database notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat. Saat ini, terdapat 54 notaris di wilayah Sulawesi Barat, dengan distribusi di berbagai kabupaten.
Di antaranya, 22 Notaris Berkedudukan di Kabupaten Mamuju, 7 Notaris berkedudukan di kabupaten Mamuju Tengah, 6 Notaris berkedudukan di Kabupaten Pasangkayu, 5 Notaris berkedudukan di Kabupaten Majene, 11 Notaris berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar dan 3 Notaris berkedudukan di Kabupaten Mamasa.
Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Wardi, didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Zainuddin, serta beberapa fungsional lainnya dan helpdesk layanan AHU, Mukarramah. Koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Wilayah INI Sulawesi Barat, Arlan, S.H., M.Kn, bersama anggotanya.
Dalam koordinasi, Wardi menyampaikan rencana aksi Kantor Wilayah Kemenkumham terkait penyelenggaraan Layanan Administrasi Hukum Umum, termasuk sinkronisasi data notaris di wilayah Sulawesi Barat. Arlan, mewakili pengurus wilayah, menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi tersebut.
Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin, menekankan pentingnya sinergitas antara berbagai pihak terkait, termasuk Kemenkumham, Direktorat Jenderal AHU, pengurus wilayah INI Sulawesi Barat, Majelis Pengawas Notaris, serta seluruh notaris di Provinsi Sulawesi Barat, untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat.
“Dalam memberikan pelayanan yang optimal guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat,” tutur salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpian Menkumham, Yasonna itu. (Sal)
