Bandung-Dalam upaya memperkuat pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi KKPHAM 2023 serta Persiapan Pelaporan Aksi HAM Daerah B-08 Tahun 2024 di Aula Soepomo, Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, pada Selasa (20/8/2024).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, membuka rapat tersebut yang dihadiri oleh para perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Daerah se-Jawa Barat. Hadir pula dalam acara tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto; dan Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto.
Dalam sambutannya, Masjuno menegaskan pentingnya pelaksanaan KKPHAM sebagai sarana pemerintah dalam memajukan HAM di tingkat daerah. “Program KKPHAM ini menjadi mekanisme pemantauan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya. Kami berharap, sinergi dan kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Masjuno.
Masjuno juga menekankan bahwa pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan langkah strategis bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengimplementasikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia.
Rapat koordinasi ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan KKPHAM di tahun 2023 serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai penilaian kabupaten/kota peduli HAM. Selain itu, kegiatan ini juga mempersiapkan laporan Aksi HAM B-08 Tahun 2024 yang diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi standar HAM.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber yang berasal dari Ditjen HAM, Biro Hukum dan HAM Pemprov Jawa Barat, serta Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Mereka membahas berbagai aspek persiapan dan pelaksanaan evaluasi RANHAM, serta evaluasi Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai dengan Permenkumham No. 22 Tahun 2021.
Masjuno berharap, melalui kerja sama yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dapat meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Hari HAM se-Dunia yang akan diperingati pada Desember 2024.
“Kami optimis bahwa tahun 2024 ini akan menjadi tahun prestasi bagi Jawa Barat dalam bidang hak asasi manusia,” pungkasnya.
Rapat diakhiri dengan sesi diskusi antara peserta dan narasumber, yang menghasilkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan implementasi program KKPHAM di masa mendatang. (Sal)
